Obat Palsu Marak karena Hukuman Tak Membuat Efek Jera

Obat Palsu Marak karena Hukuman Tak Membuat Efek Jera

29 Jul 2019

Dokterdigital.com - Pemalsuan obat tampaknya menjadi lahan subur di Tanah Air. Belum lama kita dengar bahkan di sejumlah apotek obat palsu ditemukan. Tak tanggung-tanggung, kejadian ini melibatkan setidaknya 197 apotek di Jabodetabek.

Bukan sekali ini saja obat palsu beredar di pasaran. pada 2016 kita dengar beredar vaksin palsu yang merambah di sejumlah klinik dan rumah sakit terkemuka. Praktik semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun pelaku tidak juga jera. Bisa jadi hukuman yang ditimpakan kepada pelaku pemalsuan obat tidak membuat efek jera sehingga pelaku mengulangi perbuatannya.

Dampak mengonsumsi tidak bisa dianggap sepele, mengingat jika obat dikonsumsi tidak sesuai dosis peruntukan bisa berbalik menjadi racun mematikan. Minum obat palsu bisa membuat sakit tidak kunjung sembuh atau makin parah yang bisa berujung pada kematian.

Menurut pakar hukum, kebijakan publik dan komunikasi Widyaretna Buenastuti, dengan meamandang bahwa obat palsu merupakan perampasan hak dasar maka hukumannya bisa maksimal. "Kesehatan adalah hak dasar yang ada dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Setiap orang yang beli obat ingin sehat, tapi harapannya tidak terwujud gara-gara obat palsu," kata Widya dalam sidang terbuka pengukuhan gelar doktor di bidang hukum yang berlangsung di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Sabtu (27/7).

Widya menjelaskan aturan yang dikenakan pada pelaku bisa pasal 196 dan 197 Undang-Undang (UU) Kesehatan. Pasal 196 memberi sanksi 10 tahun dan denda Rp 1 miliar pada pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak sesuai aturan. Produk ini tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Pada pasal 197, ancaman sanksi penjara meningkat menjadi 15 tahun. Sementara denda yang ditanggung pelaku menjadi 15 tahun. "Pasal ini dikenakan pada pelaku yang memproduki atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar," ujar maantan ketua umum MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan).

Di kesempatan yang sama, ahli yang juga menjadi co-promotor S3 Widya, Dr Henry Soelistyo Budi, SH, LLM., mengusulkan penataan kembali pola distribusi obat. "Pengawasan ketat tidak hanya ditujukan pada obat keras, tapi juga yang dijual bebas," ujarnya. Dengan jata lain, obat jangan sampai dijual di tempat yang tidak memiliki cukup sumber daya dan pengetahuan soal produk tersebut.

Henry mengusulkan penataan bisa dimulai dari toko-toko kecil di jalan yang menyediakan obat. Setelah toko obat selanjutnya merambah apotek.

Diakui, penataan kembali distribusi obat memang tidak mudah. "Obat palsu sampai ditemukan di apotek menandakan ada yang perlu diperbaiki dalam pola distribusi," ujarnya.Tanpa ada penertiban, bencana akibat obat palsu akan terus terjadi.

Jumlah kasus obat palsu yang ditemukan oleh Badan Pangawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia terus mengalami kenaikan. Bertambahnya obat palsu yang beredar di masyarakat berpotensi merusak dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memeroleh kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

Tak dimungkiri, keberadaan obat di kehidupan sehari-hari sangatlah dekat. Namun sayangnya, pengetahuan masyarakat mengenai dunia farmasi masih sangat minim atau bahkan sangat awam. "Kondisi masyarakat yang belum teredukasi dengan baik terkait cara-cara melindungi diri dan keluarga dari ancaman obat palsu merupakan salah satu celah bagi kejahatan pemalsuan obat. Celah ini membuat kejahatan obat palsu tersebut semakin merebak," ujar Widya.

Dia menambahkan, dari sisi produsen obat, belum adanya suatu budaya atau kesadaran institusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan proaktif terkait pengetahuan sederhana tentang obat dan atau sediaan farmasi, termasuk cara melindungi masyarakat dari ancaman obat palsu.

Masalah peredaran obat palsu bukan hal yang asing bagi Widya. Ia telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang kesehatan dan industri farmasi. Widya menjadi direktur komunikasi perusahaan asing Pfizer Indonesia (2011-2017). Widya juga oernah berkarir menjadi pengacara selama 6 tahun di Mochtar, Karuwin & Komar Law Office. Perempuan yang gemar menulis ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) pada periode 2008-2017 dan saat ini menjabat sebagai lead advisor.

Widya berbagi tip untuk memerangi obat palsu, antara lain beli obat hanya di apotek tepercaya. "Jangan terpikat harga murah. Kebanyakan konsumen tertarik membeli obat karena pertimbangan harga murah," ujarnya. Selalu beli obat dengan resep. "Jadi konsumen tidak menyalahi aturan," imbuh Widya. dan terakhir simpan bukti pembelian obat sebagai jaga-jaga jika terjadi hal tak diinginkan di kemudian hari terkait obat yang dibeli.

 

2019 © DokterDigital.com
tes button
Loading Dokter Digital - Mohon tunggu sebentar
check