Biaya Perawatan Pasien Gagal Ginjal Gerus Dana BPJS Kesehatan

Biaya Perawatan Pasien Gagal Ginjal Gerus Dana BPJS Kesehatan

01 Nov 2018

Dokterdigital.com - Tidak dapat dimungkiri bahwa penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap perluasan akses pelayanan kesehatan.

Hingga Oktober 2018, total peserta JKN tercatat sekitar 203 juta jiwa atau lebih dari 80 persen total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam menjamin akses layanan kesehatan, khususnya pada kasus-kasus penyakit katastropik.

Sebagai konsekuensinya, tentu peningkatan utilisasi layanan kesehatan pada kasus penyakit katastropik ini akan mendorong tingginya biaya pelayanan.

Dampak negatif terhadap status kesehatan akibat penyakit tidak menular meningkat secara signifikan. Lima besar penyakit tidak menular diperkirakan akan menghabiskan biaya di Indonesia sebesar US$ 4,47 triliun (atau US$17.863 per kapita) dari 2012 hingga 2030.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian penting dalam empat tahun implementasi JKN adalah kasus pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK) tahap akhir yang harus menjalani perawatan dialisis.

Biaya perawatan dialisis yang ditanggung oleh program JKN pada 2 tahun terakhir (2016 dan 2017) mencapai Rp3,9 triliun dan meningkat signifikan hingga Rp4,6 triliun, menempati posisi kedua dengan total biaya perawatan tertinggi yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN.

Biaya penyakit katastropik yang cukup tinggi, seperti contohnya dialisis tentu tidak dapat diabaikan. Studi yang dilakukan oleh tim Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) Kemenkes RI dan PKEKK FKM UI terkait pola penatalaksanaan dialisis telah menguatkan fakta bahwa CAPD lebih hemat biaya  dari segi biaya dan peningkatan kualitas hidup pasien dibandingkan HD (Hemodialisis). "Namun fakta ini kontras dengan jumlah pasien CAPD yang hanya sekitar 3 persen dari total pasien GGK, sementara mayoritas 95 persen menjalani HD," kata Ketua KPEKK FKM UI Budi Hidayat dalam temu media di sela-sela The 5th InaHEA Annual Scientific Meeting 2018 di Jakarta, Rabu (31/10).

Seperti kita tahu bahwa pasien dialisis harus menjalani prosedur ini sepanjang hidupnya, sebagai bentuk terapi pengganti ginjal yang sudah tidak dapat berfungsi secara normal.  Artinya, pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan tidak dapat menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial dari populasi ini baik jangka pendek dan jangka panjang.

Jika dibedah lebih lanjut pada 2017 berdasarkan jumlah kunjungan 4.200.678 dan jumlah pasien dialisis berdasarkan nomor kartu kepesertaan yaitu 73.737 pasien, didapatkan rata-rata kunjungan adalah 56 kali per tahun. Angka ini hanya 58 persen dari ideal nya jumlah kunjungan 96 kali setahun (dengan asumsi 8 kali kunjungan per bulan). Artinya, utilisasi hemodialisa masih belum optimal, apakah faktor kepatuhan pasien, faktor pasien meninggal dunia, atau adanya hambatan akses pasien untuk mendapatkan perawatan, seperti proses rujukan berjenjang yang berbelit, atau minimnya jumlah fasilitas hemodialisis.  

"Program JKN pastut diapresiasi, namun masih banyak yang perlu dibenahi khususnya kemudahan bagi pasien dialisis mendapatkan layanan yang berkualitas baik melalui hemodialisis maupun CAPD sebagai salah satu alternatif terapi pengganti ginjal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien GGK, dan sekaligus menjadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara," ujar Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Aida Lydia,

Saat ini hanya ada satu penyedia CAPD di Indonesia. Ditambah dengan belum siapnya sistem distribusi dan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan pertumbuhan jumlah pasien CAPD dari tahun ke tahun sangat lambat.  Kenyataan ini diperkuat dengan data IRR edisi 10 tahun 2017 yang baru saja diluncurkan oleh Pernefri bulan Oktober 2018, pertumbuhan CAPD dari tahun ke tahun menunjukkan pada tahun 2015 sejumlah 1674 pasien, 2016 menurun menjadi 1594, dan di tahun 2017 tercatat 1737 pasien.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti mengakui saat ini Kemenkes sedang menjalankan sebuah uji coba peningkatan cakupan pelayanan CAPD di Jawa Barat, yang hasilnya diharapkan di akhir tahun 2018 dan dapat menjadi sebuah rujukan untuk kebijakan nasional.  "Program yang kami inisiasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengendalian biaya hemodialisa. Target kami adalah meningkatkan jumlahh pasien CAPD dari 3% menjadi 30 persen," ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi akar permasalahan; meski ditanggung BPJS, namun tidak ada intervensi sistem insentif dalam skema pembayaran. Kedua, rendahnya pasokan cairan CAPD akibat monopoli yang terjadi oleh satu pemasok. Ketiga, rendahnya edukasi mengenai CAPD terhadap pasien.

 

2019 © DokterDigital.com
tes button
Loading Dokter Digital - Mohon tunggu sebentar
check